Votere | Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal tata urutan perundang-undangan dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran PKn kelas VIII revisi terbaru. Semoga apa yang admin bagikan kali ini dapat membantu Bapak, Ibu Guru, dan peserta didik dalam mencari referensi tentang contoh soal tata urutan perundang-undangan dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran PKn.
Gambar: freepik.com
1. "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal tersebut dinyatakan dalam UUD 45 pasal ....
A. 1 ayat 1
B. 1 ayat 2
C. 1 ayat 3
D. 2 ayat 3
2. Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ....
A. Kepres
B. perundang-undangan
C. pembukaan UUD 1945
D. Peraturan Pemerintah
3. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak....
A. tiga kali
B. empat kali
C. lima kali
D. enam kali
4. Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan ....
A. untuk diketahui oleh masyarakat umum
B. untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite
C. untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas
D. untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin
5. Lembaga yang bertugas merumuskan Hukum Dasar adalah....
A. MPR
B. DPR
C. BPUPKI
D. PPKI
6. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut ....
A. Perpu
B. Perpres
C. UU
D. PP
7. Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah....
A. UUD 1945
B. Ketetapan MPR
C. Undang Undang
D. Peraturan pemerintah
8. Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ....
A. DPR
B. MPR
C. Presiden
D. Panitia Ad Hoc
9. Tata cara perubahan UUD diatur dalam UUD RI Tahun 1945 pada pasal....
A. 35
B. 36
C. 37
D. 38
10. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ....
A. Peraturan Pemerintah
B. Peraturan Daerah Provinsi
C. Peraturan Pengganti Undang-undang
D. Undang-undang
11. ara merubah pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya, disebut dengan....
A. amandemen
B. fundamental
C. adendum
D. random
12. Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ....
A. untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja
B. untuk membatasi hak asasi manusia
C. untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
D. untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak
13. Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan....
A. Undang-undang
B. Peraturan Daerah Provinsi
C. Keputusan Presiden
D. Peraturan Daerah kabupaten/kota
14. Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ....
A. DPR
B. MPR
C. Presiden
D. Panitia Ad Hoc
15. Peraturan daerah provinsi adalah....
A. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebagaimana mestinya.
B. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Peraturan untuk menjalankan Perppu yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah
C. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan gubernur.
D. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Bupati
16. Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah....
A. sumber dari perundang-undangan
B. kaidah negara yang fundamental
C. norma dasar dan pertama
D. sumber hukum tertinggi
17. Ketentuan yang mengandung perintah atau larangan yang dibuat oleh badan negara/ pemerintah dan harus ditaati dan dan dikenakan sangsi hukum jika dilanggar disebut....
A. Norma hukum
B. Perundang-undangan
C. Undang-undang
D. Ketetapan
18. Rancangan undang-undang (RUU) dapat menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan bersama antara....
A. DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden
B. MPR dan Mahkamah Konstitusi
C. DPR dan Presiden
D. Mahkamah Agung dan DPR
19. Organisasi pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di Indonesia adalah....
A. BPOM
B. Dirjen yanfar
C. Dirjen Yanmedik
D. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
20. Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah....
A. UU dan Perpu
B. Peraturan Pemerintah
C. Peraturan Presiden
D. Peraturan Daerah Provinsi
21. Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ....
A. DPR
B. MPR
C. Presiden
D. Panitia Ad Hoc
22. Kepala pemerintahan di daerah Provinsi adalah....
A. Gubernur
B. Bupati
C. Walikota
D. DPRD
23. Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah....
A. sumber dari perundang-undangan
B. kaidah negara yang fundamental
C. norma dasar dan pertama
D. sumber hukum tertinggi
24. Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah....
A. UUD 1945
B. Ketetapan MPR
C. Undang Undang
D. Peraturan pemerintah
25. Rancangan undang-undang (RUU) dapat menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan bersama antara....
A. DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden
B. MPR dan Mahkamah Konstitusi
C. DPR dan Presiden
D. Mahkamah Agung dan DPR
26. Peraturan yang dibentuk untuk menjalankan UUD adalah....
A. Undang-undang
B. Peraturan Presiden
C. Peraturan pemerintah
D. Peraturan menteri
27. Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah....
A. UU dan Perpu
B. Peraturan Pemerintah
C. Peraturan Presiden
D. Peraturan Daerah Provinsi
28. Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah....
A. Peraturan pemerintah
B. TAP MPR
C. UUD 1945
D. Peraturan Presiden
29. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang berada di nomor urut....
A. dua
B. tiga
C. empat
D. lima
30. Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut....
A. Eksekutif
B. Legislatif
C. Yudikatif
D. Federatif
31. Kepala Pemerintahan di Kota adalah....
A. Gubernur
B. Bupati
C. Walikota
D. DPRD
32. Lembaga negara yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah....
A. BPUPKI
B. PPKI
C. KNPI
D. MPR
33. Di antara materi muatan peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah ....
A. muatan materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
B. tugas dan wewenang kepala daerah
C. hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten
D. melaksanakan kebijakan umum nasional
34. Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan....
A. Norma
B. Peraruran
C. Keputusan
D. Ketetapan
35. Di antara materi muatan peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah ....
A. muatan materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
B. tugas dan wewenang kepala daera
C. hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten
D. melaksanakan kebijakan umum nasional
36. Dalam keadaan yang memaksa, presiden berhak mengeluarkan....
A. Peraturan Pemerintah
B. Keputusan Presiden
C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
D. Peraturan Daerah
37. Yang berhak mengajukan rancangan Perda Provinsi adalah....
A. DPRD Kabupaten/Kota atau Gubernur
B. DPR atau Gubernur
C. DPRD Provinsi atau Gubernur
D. DPRD Provinsi atau Bupati/Walikota
38. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negaa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas ....
A. Kedaulatan rakyat
B. Hukum
C. Kekuasaan belaka
D. Ketuhanan yang maha esa
39. Tata urutan perundang-undangan tertinggi adalah ....
A. UU
B. UUD"45
C. Perppu
D. Peraturan Pemerintah
40. Sikap terhadap perilaku masyarakat yang main hakim sendiri maka tindakan kalian adalah....
A. Membiarkan saja karena bukan urusan kita
B. Ikut menghakimi orang yang dianggap bersalah
C. Melaporkannya kepada yang berwajib
D. Sembunyi agar tidak dijadikan saksi
41. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung maka bahwa peraturan perundangan memiliki herarki/tingkatan, yang dimaksud heirarki adalah ....
A. peraturan dibawah mendasari peraturan aturan diatasnya
B. peraturan dibawah mengikat peraturan diatasnya
C. peraturan diatas boleh dilanggar peraturan dibawahnya
D. peraturan dibawah tak boleh melanggar peraturan diatasnya
42. Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan....
A. Undang-undang
B. Peraturan Daerah Provinsi
C. Keputusan Presiden
D. Peraturan Daerah kabupaten/kota
43. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden karna hal mendesak disebut ....
A. Peraturan Presiden
B. Peraturan Pemerintah
C. Peraturan darurat
D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
44. Peraturan harus ditaati agar tercipta....
A. Kerukunan dan ketertiban
B. Permusuhan dan kekacauan
C. Ketidaknyamanan
D. Kerusuhan
45. Undang-Undang dibuat untuk melaksanakan ....
A. Peraturan Pemerintah
B. UUD"45
C. Peraturan Presiden
D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
46. Peraturan larangan merokok yang ada di Jakarta termasuk peraturan....
A. Daerah
B. Pusat
C. Pemerintah
D. Presiden
47. Sikap kita terhadap pembangunan hukum nasional adalah ....
A. hanya mematuhi peraturan yang menguntungkan
B. cukup mematuhi saja
C. patuh namun kritis
D. menolak peraturan
48. Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah....
A. UU dan Perpu
B. Peraturan Pemerintah
C. Peraturan Presiden
D. Peraturan Daerah Provinsi
49. Badan yang mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undangan adalah ....
A. yudikatif
B. eksekutif
C. legislatif
D. legislatif dan yudikatif
50. Kepala Pemerintahan di Kota adalah....
A. Gubernur
B. Bupati
C. Walikota
D. DPRD
51. Posisi Perppu dan Undang-Undang di dalam urutan perundang-undangan adalah ....
A. lebih rendah dari Perppu
B. sejajar
C. lebih tinggi dari UU
D. lebih rendah dari UU
52. Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah....
A. MPR
B. BPUPKI
C. PPKI
D. DPR
53. Proses penyiapan RUU dari yang berasal dari Presiden berpedoman pada ....
A. UUD' 45
B. Kepres No.188 tahun 1988
C. Peraturan Pemerintah
D. Undang-Undang
54. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh ....
A. Presiden
B. MRP
C. DPR
D. DPD
55. Pimpinan DPR menyampaikan RUU kepada Presiden, akhirnya Presiden ....
A. bersama-sama menteri terkait membahas RUU
B. Bersifat proaktif tentang RUU yang disampaikan oleh pimpinann DPR
C. datang sendiri untuk membahas RUU dari DPR
D. menunjuk menteri terkait untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan di DPR
56. Yang berwenang menetapkan Peraturan Presiden adalah....
A. MPR
B. DPR
C. Presiden
D. Mahkamah Konstitusi
57. Proses penyusunan Perda Propinsi sesuai aturan yang berlaku adalah ....
A. Rancangan Perda Prop dapat diusulkan oleh DPRD Kabupaten atau Gubernur
B. Rancangan Perda Prop dapat diusulkan oleh DPRD Prop + Gubernur
C. Rancangan Perda Prop dapat diusulkan oleh Gubernur kepada Presiden
D. Rancangan Perda Prop dapat diusulkan oleh Bupati + Gubernur
58. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor....
A. 11 Tahun 2012
B. 12 Tahun 2011
C. 12 Tahun 2012
D. 11 Tahun 2011
59. DPD juga dapat mengusulkan RUU tertentu kepada DPR . Proses pembuatan UU apabila rancangan diusulkan oleh DPD adalah ....
A. DPD mengajukan usul rancangan UU kepada DPR secara lisan
B. DPD mengajukan usul RUU kepada Presiden terlebih dahulu
C. DPD mengajukan RUU kepada MPR lebih dahulu
D. DPD mengajukan usul RUU kepada DPR secara tertulis
60. Yang berhak mengajukan rancangan Perda Provinsi adalah....
A. DPRD Kabupaten/Kota atau Gubernur
B. DPR atau Gubernur
C. DPRD Provinsi atau Gubernur
D. DPRD Provinsi atau Bupati/Walikota
Post a Comment
Post a Comment